Penguatan Sistem Pengendalian Perubahan Iklim untuk Ketahanan Pangan Wilayah Pesisir dan Laut
Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan ketahanan pangan wilayah pesisir dan laut diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan inti Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ISOI XXI. Acara yang digelar pada hari kedua PIT ISOI XXI (9 Oktober 2025) bertempat di Hotel Tentrem, Semarang, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, BRIN, KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor menuju ketahanan pesisir, pengelolaan karbon biru, dan pencapaian target iklim nasional.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dr. Nani Hendiarti menegaskan bahwa ancaman bencana cuaca ekstrem akibat fenomena El Niño dan La Niña yang semakin intens merupakan dampak nyata perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap sektor-sektor utama ketahanan pangan, khususnya pertanian, kelautan, dan perikanan. Oleh karena itu, pengendalian perubahan iklim harus dipandang secara komprehensif, tidak hanya melalui upaya mitigasi dan adaptasi, tetapi juga dengan memperkuat ketahanan wilayah dan ketahanan pangan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut dan pesisir yang luas, menjadi kunci utama keberhasilan pengendalian perubahan iklim melalui kolaborasi lintas sektor.
Dr. Nani Hendiarti yang juga Ketua Umum ISOI mengatakan bahwa Kemenko Bidang Pangan, yang memiliki mandat untuk mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian, kehutanan, kelautan, dan lingkungan hidup, senantiasa mendorong koordinasi dan kolaborasi multipihak dengan prinsip No One Left Behind.
Salah satu bentuk konkret kolaborasi tersebut menurut Dr. Nani adalah pembentukan National Blue Carbon Action Partnership(NBCAP), sebuah platform koordinasi inklusif nasional yang berfungsi mengintegrasikan sumber daya dan aksi seluruh pemangku kepentingan—pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, lembaga riset, NGO, serta masyarakat pesisir—dalam upaya penguatan ekosistem karbon biru untuk mendukung strategi ketahanan pangan dan iklim nasional.
Tuntutan Kolaborasi antar Pihak
Dalam Diskusi Panel yang dipandu oleh moderator Fajar Nuradi S.S., MPP, Asisten Deputi bidang Perubahan iklim dan produksi pangan – Kemenko Pangan, beberapa pemikiran penting antara lain disampaikan narasumber sesuai bidang kepakarannya, yaitu: Dr. Ir. Safri Burhanuddin, DEA – pengajar Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bengen, DAA, DEA – pengajar IPB University; dan Dr. Anastasia Rita Tisiana Dwi Kuswardani – Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dr. Safri Burhanuddin yang juga Ketua Umum ISOI periode 2018-2021, menyebutkan pentingnya kolaborasi strategis antara akademisi, asosiasi (termasuk sektor swasta dan masyarakat), serta pemerintah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut merupakan wujud dari model Triple Helix yang menjadi kerangka penting dalam pencapaian tujuan. Dalam konteks kedaulatan pangan maritim Indonesia, tantangan utama yang dihadapi menyangkut degradasi ekosistem, penangkapan ikan berlebih dan praktik penangkapan ilegal, serta dampak perubahan iklim. Kompleksitas permasalahan tersebut menuntut adanya kolaborasi trilateral yang terintegrasi antara ilmu pengetahuan, pelaksanaan di lapangan, dan kebijakan/regulasi. “Tanpa sinergi lintas sektor ini, upaya menuju ketahanan pangan akan cenderung terfragmentasi dan tidak berkelanjutan”, jelas Dr. Safri Burhanuddin.
Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bengen menyoroti perlunya Penguatan Data dalam mendukung Aksi Mitigasi dan Adaptasi untuk Peningkatan Ketangguhan Wilayah Pesisir terhadap Dampak Perubahan Iklim. Dalam paparannya disampaikan bahwa Indonesia sebagai negara maritim berada di garis depan krisis iklim global. Aset-aset maritim terbesar Indonesia, termasuk ekosistem pesisir dan laut, kini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim yang semakin nyata. “Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi merupakan realitas yang tengah berlangsung dan telah menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem serta kehidupan masyarakat pesisir”, paparnya.
Dalam menghadapi situasi ini, menurut Prof. Dietriech aksi mitigasi dan adaptasi iklim harus dirancang secara tepat sasaran, efektif, dan terukur — yang hanya dapat dilakukan apabila memiliki fondasi yang kokoh, yaitu data yang kuat dan kredibel. Untuk mewujudkan ketangguhan pesisir, diperlukan ekosistem data yang terintegrasi dan mencakup berbagai jenis informasi lintas sektor.
Prof. Dietriech mengusulkan tiga pendekatan utama dalam sistem penguatan data, yaitu: (1) pengembangan inovasi teknologi untuk pengumpulan dan pengolahan data, (2) penguatan sains masyarakat dan pemanfaatan kearifan lokal, karena data bukan hanya milik ilmuwan tetapi juga hasil kolaborasi masyarakat yang menjadi sumber informasi yang kaya, relevan, dan berkelanjutan, serta (3) pembangunan platform data terintegrasi guna mengatasi fragmentasi dan memudahkan akses serta koordinasi lintas lembaga.
Untuk mendukung penguatan sistem pengendalian perubahan iklim pada wilayah pesisir dan laut, juga diperlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan. Narasumber Dr. Anastasia menekankan pentingnya pengembangan SDM karena merupakan aspek kunci dalam mendukung penguatan ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional. Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)dalam pengembangan SDM tidak hanya berfokus pada aspek ekologi dan ekonomi semata, tetapi juga mencakup pembangunan manusia pesisir yang adaptif dan tangguh terhadap perubahan iklim.
Dr. Anastasia menegaskan bahwa sistem pengendalian perubahan iklim tidak dapat berjalan efektif tanpa kapasitas manusia yang memadai di semua tingkatan, “Mulai dari level pusat, daerah, hingga komunitas nelayan di lapangan”, ujarnya .
Beberapa isu strategis dalam pengembangan SDM kelautan dan perikanan, disebutkan al.: masih adanya kesenjangan antara kebutuhan kompetensi dengan ketersediaan tenaga kerja bersertifikat, serta belum tersedianya peta kompetensi ekonomi biru yang terpadu. Selain itu, masih minim tenaga analis dan perencana yang mampu mengintegrasikan aspek iklim ke dalam perencanaan ruang laut, konservasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir. Ia juga menyoroti rendahnya literasi iklim dan karbon biru di kalangan penyuluh maupun pelaku lapangan, serta sistem sertifikasi yang belum sepenuhnya mencakup okupasi baruyang muncul dalam konteks pengelolaan pesisir dan perubahan iklim.
Peran Penting PIT ISOI
FGD yang dihadiri berbagai kalangan ini menghasilkan rekomendasi kebijakan kolaboratif yang bernilai strategis dan inovatif, mendukung penguatan sistem data, kelembagaan, dan pembiayaan karbon biru nasional dalam kerangka penguatan sistem pengendalian perubahan iklim wilayah pesisir dan laut. PIT ISOI dipandang menjadi forum penting yang mewadahi pertemuan ilmiah dan berperan dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Disepakati bahwa pertemuan dalam bentuk FGD ataupun workshop dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem pesisir. Secara keseluruhan, pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi kolaboratif menuju ketahanan pesisir dan pembangunan ekonomi biru yang adaptif dan berkelanjutan.
Dalam forum diskusi ini juga disampaikan bahwa sebelumnya Kemenko Bidang Maritim dan Investasi telah menginisiasi kebijakan One Data Policy dan membangun Pusat Data Nasional yang dikelola secara terkoordinasi dengan berbagai universitas. Data tersebut berguna untuk analisa dasar penyusunan kebijakan pengelolaan kelautan Indonesia. Saat ini, infrastruktur ini telah diserahkan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk pengelolaan dan pengembangan lebih lanjut. Ditekankan bahwa ISOI diharapkan dapat berperan sebagai champion dalam memperkuat integrasi data kelautan nasional, serta menjadi jembatan antara komunitas akademik, pemerintah, dan masyarakat dalam penguatan tata kelola data kelautan berbasis sains. (Red:Amri)
